Jakarta - Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HPPBI) menuntut ganti rugi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akibat banjir yang menyebabkan sejumlah mal berhentinya beroperasi. Ketua HPPBI, Budihardjo Iduansjah mengatakan pihaknya telah mengirim surat kepada Pemprov DKI untuk membahas kompensasi kerugian akibat banjir.
"Kita mau 'fair' sajalah untuk kompensasi banjir ini. Sejauh ini kita tuntutnya beberapa kebijakan yang menghambat bisa dicabut, seperti pajak," ujar Budihardjo di Jakarta, Sabtu (11/1/2020) seperti dilansir Antara.
Akibat banjir yang melanda Jakarta pada awal tahun 2020, sejumlah mal terpaksa tidak beroperasi demi keselamatan para pengunjungnya. Salah satu contohnya, Mall Taman Anggrek yang terpaksa tutup karena kerusakan mesin pembangkit listrik akibat terendam banjir.
Demi menghindari banjir susulan, Mall Taman Anggrek membuat tanggul dengan karung sak pasir dan terpal untuk menghindari air masuk ruang pembangkit listrik di lantai paling dasar gedung.
Selain itu, Budiharjo juga menyebut dari data yang diperolehnya, Mall Cipinang dan Lippo Puri Mall terpaksa tutup lebih dari sepekan.
Budihardjo mengatakan, bila hitungan kasar, satu mal bisa merugi sampai Rp15 miliar selama operasional tutup setengah bulan ini.
"Kita target permeter persegi Rp 1-2 juta perbulan, ini mereka tutup setengah bulan. Misal Rp 500.000, kali saja kalau luas mal ada 30.000 meter persegi, bisa rugi capai Rp 15 miliar selama tutup," kata Budihardjo.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menegaskan efek banjir di Jakarta tidak parah seperti di beberapa daerah lain. Namun, wilayah yang memiliki dampak malah tidak diperbincangkan.
"Coba dicek, berapa jembatan yang hilang di banyak tempat. Di Jakarta ini alhamdulillah, gedung hilang tidak ada, rumah longsor tidak ada, jalan rusak tidak ada, betul ya?" ucap Anies di Balai Kota DKI Jakarta pada Kamis (9/1).
"Kantor tutup tidak ada, mal tutup tidak ada, Bundaran HI ketutup tidak ada. Itu semua tidak ada, tapi pembicaraannya tinggi. Tapi di tempat yang ada itu semua, malah tidak jadi pembicaraan," katanya.
Menurut Anies, pemerintah harus terus bekerja melayani masyarakat. Menurutnya, kerja pemerintah tidak boleh fokus terhadap percakapan-percakapan, khususnya di medsos.
"Karena percakapan bisa naik-turun dan bisa positif-negatif. Tapi kita bekerja untuk memastikan pelayanan berjalan baik, warga terlindungi, itu semua yang jadi fokus," ucap Anies.
0 Komentar