"Untuk RUU KUHP sebenarnya kita harus melihat dari sisi seperti yang saya bilang tadi, dari DPR sangat kurang menyosialisasikan (RUU KUHP)," kata Hillary usai pelantikan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).
Dia mengatakan selama ini masyarakat sulit menemukan isi yang benar terkait RUU KUHP. Menurutnya, situs DPR ataupun aplikasi resmi dari DPR tak menyediakan informasi soal RUU KUHP sehingga masyarakat tahu poin-poin RUU KUHP dari media lain yang kemungkinan tidak kredibel. AGEN POKER TERBESAR INDONESIA
"Kita tidak bisa menemukan di website DPR, kita tidak bisa menemukan di DPR Now, di aplikasi, sehingga masyarakat kemudian bertumpu kepada informasi yang didapatkan dari broadcast WhatsApp, didapatkan dari hanya sekadar media-media yang, mungkin online yang sebagian tidak kredibel," ujar Hillary.
RUU KUHP sendiri ditunda pengesahannya pada periode 2014-2019. Meski demikian, gelombang demonstrasi masih terus bergulir untuk menolak pengesahan RUU KUHP.
Selain itu, Hillary juga bicara tentang posisinya di DPR. Dia yakin NasDem bakal menugaskannya di Komisi III.
"Kalau secara pribadi, karena dari partai selalu ingin menempatkan kadernya sesuai dengan tepat guna dan latar belakang ilmu, hampir pasti saya di Komisi III," kata Hillary.
#SUMBER
0 Komentar